SOEKARNO vs SOEHARTO
"..Analisis Mengenai Perbedaan Kepemimpinan Soekarno (Demokrasi Terpimpin) dan Soeharto (Orde Baru) dalam Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia.."
Dalam sejarah politik Indonesia, gaya kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto mencerminkan dua era kontras: Orde Lama (1945–1966) yang penuh semangat revolusi dan Orde Baru (1966–1998) yang berfokus pada stabilitas pembangunan. Soekarno, sebagai Bapak Bangsa, dikenal dengan pendekatan karismatik dan ideologis melalui Demokrasi Terpimpin, menekankan persatuan nasional melawan imperialisme.
Sebaliknya, Soeharto menerapkan gaya pragmatis dan birokratis, mengubah Indonesia dari krisis ekonomi menjadi kekuatan berkembang melalui program pembangunan terstruktur. Perbedaan ini tidak hanya memengaruhi politik dan administrasi negara, tapi juga warisan jangka panjang, seperti yang terungkap dari kesaksian pejabat era tersebut.
1. Kepemimpinan Soekarno vs Soeharto dari Segi Politik
Gaya politik Soekarno di era Orde Lama didasarkan pada Demokrasi Terpimpin, yang dideklarasikan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai respons terhadap kegagalan Demokrasi Liberal (1950–1959). Sistem ini menempatkan kekuasaan terpusat pada presiden sebagai "Pemimpin Besar Revolusi", dengan konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) untuk menyatukan kekuatan politik yang beragam. Soekarno mengandalkan kharisma oratoris dan mobilisasi massa, seperti dalam pidato-pidato terbuka tentang Manipol Usdek, Ekonomi Berdikari, Ganyang Malaysia (Konfrontasi 1963–1966), dan Anti-Nekolim. Politik luar negerinya pro-Gerakan Non-Blok, anti-Barat, termasuk penarikan diri dari PBB pada 1965 dan Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat. Namun, pendekatan ini sering improvisasi, menyebabkan instabilitas politik akibat konflik internal seperti dualisme kekuasaan pasca-G30S/PKI 1965.
Sebaliknya, gaya politik Soeharto di Orde Baru menekankan pada stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi melalui Demokrasi Pancasila, dimulai dari Supersemar 11 Maret 1966 yang memindahkan kekuasaan darurat kepadanya. Ia merestrukturisasi sistem dengan membatasi partai politik menjadi tiga (Golkar, PPP, PDI) via Tap MPR No. XXXIII/MPRS/1967, dan memperkuat peran militer melalui Dwifungsi ABRI (sekarang TNI) sebagai pilar sosial-politik. Depolitisasi masyarakat dan partai dilakukan untuk meredam oposisi, sementara politik luar negeri tetap bebas-aktif tapi pro-investasi Barat, menarik bantuan IMF dan konsorsium IGGI untuk pemulihan ekonomi pasca-krisis 1960-an. Pendekatan ini pragmatis, mengutamakan keamanan nasional di atas retorika revolusioner, meski dikritik karena otoritarianisme.
2. Perbedaan Gaya Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto dari Segi Administrasi dan Pembangunan
Administrasi di bawah Soekarno bersifat spontan dan ideologis, tanpa program kabinet mengikat. Fokus pada proyek simbolis seperti Monumen Nasional atau pembangunan mercusuar untuk kebesaran bangsa, sering mengabaikan birokrasi efisien. Pengambilan keputusan bergantung pada loyalitas politik dan konsultasi langsung presiden untuk pendanaan sektoral, dengan mobilisasi umum melalui rapat raksasa. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan, inflasi hiper hingga 650% pada 1965, dan prioritas politik atas ekonomi, di mana menteri bebas berinisiatif tapi didukung nasional jika selaras dengan semangat revolusi untuk Nasakom.
Sedangkan Soeharto, sebagai administrator ulung, membangun sistem birokratis terstruktur melalui GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dan Repelita I–VI (1969–1998), berpedoman pada Trilogi Pembangunan: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi (rata-rata 7% per tahun), dan pemerataan. Ia memanfaatkan Korpri untuk kontrol hierarkis dari pusat ke daerah, mengandalkan teknokrat seperti Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Sadli dalam pertemuan koordinasi di Istana atau rumah pribadinya. Pendekatan ini teknokratik, fokus modernisasi infrastruktur, pertanian (revolusi hijau), dan BUMN, meski akhirnya melahirkan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di kalangan elite. Pemerintahan sentralistik ini pulihkan ekonomi dari krisis Orde Lama, tapi batasi kebebasan sipil.
3. Pendekatan terhadap Rakyat, Kekuasaan, dan Transisi Kekuasaan
Soekarno membangun kedekatan emosional dengan rakyat melalui pidato massa yang membangkitkan nasionalisme, menjadikannya simbol persatuan di tengah keragaman etnis dan agama. Kekuasaannya personal-karisma, tapi rentan konflik seperti dualisme dengan Soeharto pasca-1966, di mana demonstrasi mahasiswa dan militer memuncak, hingga lahirlah Supersemar.
Sedangkan pada jaman presiden Soeharto menjalankan kekuasaan tenang dan tersentralisasi, menjembatani rakyat via program konkret seperti pembangunan desa, pendidikan wajib, dan swasembada pangan. Meski tidak karismatik, ia dorong aspirasi melalui koordinasi ahli, tapi batasi kritik untuk stabilitas, menyebabkan isu HAM seperti di Timor Timur. Transisi dari Soekarno ke Soeharto menandai pergeseran dari idealisme ke pragmatisme .4. Dampak Perbandingan Gaya Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto terhadap Era Reformasi Pasca-1998
Perbandingan gaya kepemimpinan Soekarno dan Soeharto memberikan pelajaran penting bagi era Reformasi (1998–sekarang), yang lahir dari krisis moneter 1997–1998 dan demonstrasi mahasiswa menuntut pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998.
4. Refleksi gaya Kepemimpinan: Soekarno vs Soeharto Era Reformasi.
Warisan Soekarno, berupa idealisme, nasionalisme dan persatuan, sehingga menginspirasi gerakan Reformasi untuk mengembalikan demokrasi multipartai, kebebasan pers, dan hak sipil, seperti amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat DPR/MPR. Namun, ketidakefisienan Orde Lama menjadi peringatan terhadap instabilitas, mendorong reformasi birokrasi untuk transparansi dan anti-korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Sementara itu, warisan Soeharto, adalah stabilitas ekonomi dan pembangunan yang terencana dan terstruktur, untuk membantu pemulihan pasca-krisis, dengan pertumbuhan GDP kembali ke 5–6% di era Habibie dan Megawati, tapi juga memicu reaksi terhadap otoritarianisme seperti Dwifungsi ABRI, yang dihapuskan pada 2000 untuk profesionalisme TNI.
Isu KKN Orde Baru menjadi katalisator undang-undang anti-korupsi dan desentralisasi (UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah), mengurangi sentralisasi ala Soeharto. Di era Jokowi (2014–sekarang), keseimbangan antara semangat revolusioner Soekarno (infrastruktur nasionalis) dan pragmatisme Soeharto (ekonomi inklusif) terlihat dalam program seperti Tol Trans-Jawa dan Nawacita, meski tantangan seperti polarisasi politik tetap mencerminkan dualisme masa lalu. Secara keseluruhan,
Reformasi menyerap kekuatan keduanya untuk membangun demokrasi matang, sambil menghindari kelemahan seperti hiperinflasi Orde Lama dan nepotisme Orde Baru .Kesimpulan: Warisan Perbandingan Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto bagi Indonesia Modern
Gaya kepemimpinan Soekarno dan Soeharto membentuk fondasi Indonesia: Soekarno dengan idealisme Demokrasi Terpimpin membangun identitas nasional pasca-kolonial, sementara Soeharto dengan Orde Baru capai lompatan ekonomi tapi tinggalkan kontroversi otoritarianisme. Dampaknya hingga Reformasi menekankan keseimbangan antara semangat revolusi dan manajemen stabil, relevan dalam diskusi politik Indonesia saat ini untuk menghindari kesalahan masa lalu sambil memaksimalkan warisan positif.
Sumber Tambahan:
Kesaksian Letjen TNI Purn. Ashari Danudirdjo dari Buku Antara Tugas & Hobby
Dalam otobiografi Antara Tugas & Hobby (Yayasan Wiratama 45, 1999), Letjen TNI Purn. Ashari Danudirdjo (lahir 1922), pejuang, diplomat, dan menteri, bagikan pengalaman unik bekerja di bawah kedua presiden. Di era Soekarno, ia gambarkan absennya program kabinet mengikat; fokus pada pidato dan mobilisasi untuk inisiatif seperti Ganyang Malaysia, dengan menteri bebas bergerak tapi did nasional jika politis, termasuk dana sponsor. Di bawah Soeharto, Ashari puji gaya manajerial pragmatis: koordinasi ekonomi intensif dengan ekonom seperti Widjojo Nitisastro di Departemen Hankam, catatan detail, dan optimisme—seperti saat angkat Ashari jadi Menteri Perdagangan di Kabinet Ampera 1966, bantu ahli Dr. Subroto, dan sediakan rumah dinas via Ibnu Sutowo. Kesaksian ini konfirmasi transisi dari retorika ke administrasi efektif, meski Soeharto tekankan strategi nyata atas orasi.
KESIMPULAN
Presiden Soekarno adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan RI, bersama Dts. Mohammad Hatta, sedangkan Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan.
Gaya Soekarno sebagai orang yang pintar berpidato, sehingga dijuluki "Orotaror", sedangkan gaya soeharto yang terkenal murah senyum tapi cenderung "Otoriter".
Komentar
Posting Komentar