HATI-HATI: HUKUM RIMBA DI SEKITAR KITA

HUKUM RIMBA

Di tengah kehidupan yang penuh persaingan, persoalan keadilan sosial sering kali, dikalahkan oleh kekuasaan. Hukum rimba bukan lagi cerita tentang hewan di hutan, melainkan gambaran nyata tentang manusia yang saling menindas demi kepentingan pribadi. Saat kekuatan menggantikan kebenaran, di sanalah nurani diuji, masihkah kita punya keberanian untuk membela yang lemah?

A. Penyelesaian Tanpa Solusi

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota maupun desa di Indonesia, kita sering menyaksikan fenomena di mana kekuasaan justru menjadi alat untuk menekan yang dianggap lawan, tapi melindungi bagi yang dianggap kawan. Misalnya di kehidupan pendidikan kedinasan (Senior, Junior, Letting). Jika salah diartikan, maka inilah esensi dari hukum rimba di tengah kota, ditengah orang-orang terdidik. Sebuah situasi cipta kondis, di mana kekuatan dan pengaruh mendominasi kebenaran serta keadilan. 

Didalam azas senioritas, diberlakukan peraturan tanpa undang-undang, yakni:

Pasal 1, Atasan selalu benar

Pasal 2, Bawahan selalu salah

Pasal 3, Jika atasan keliru, berlaku ke Pasal 1.

Ketiga pasal tersebut diatas menempatkan atasan sebagai orang yang mendominasi kebenaran.  Sedangkan bawahan tetap pada posisi yang dirugikan (salah). Pola ini ada juga benarnya jika dikelola dengan baik, yakni melahirkan orang terdidik yang siap pakai, kapan dan dimanapun juga.

Namun ada juga sisi negatifnya, jika dilakukan oleh orang yang arogan, angkuh dan sombong serta gila hormat. Dan lebih parah lagi jika pembinaan fisik itu, berupa penyiksaan yang nyata-nyata melanggar sisi-sisi kemanusiaan, norma agama dan moralitas. 

Meskipun kita hidup di negara hukum berbasis Pancasila, namun realitas di lapangan sering menunjukkan sebaliknya, terutama dalam ketidakadilan sosial yang merajalela, yang berujung pada Konflik-Sosial sebagai Penyelesaian meskipun Tanpa Solusi yang Jelas. Hasilnya kemenangan tetap berada di pihak "Penguasa atau Pengusaha".

B. Pengertian istilah "Hukum Rimba"

Dalam Konteks Sosial, Hukum rimba menggambarkan kondisi di mana yang kuat menindas yang lemah, sehingga tercipta ketidakadilan sosial yang sistematis, tanpa sisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Fenomena ini tidak terbatas pada satu bidang saja, tapi sudah merasuk ke dunia kerja, politik, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Contoh konkret: 
"Jika seorang pegawai negeri sipil (PNS) di sebuah kementerian yang menolak ikut serta dalam praktik korupsi proyek infrastruktur. Alih-alih dihargai, ia justru dimutasi atau dicari-cari kesalahan supaya dia bisa non-job. Kasus serupa pernah terjadi pada whistleblower di proyek tol Trans-Jawa, di mana pegawai tersebut kehilangan promosi karena tidak "sejalan" dengan atasan yang berpengaruh. Ini menunjukkan bagaimana hukum rimba merusak integritas birokrasi di Indonesia.

C. Bentuk-Bentuk Hukum Rimba 

Di Kehidupan Sehari-hari "Hukum Rimba" tidak selalu nampak secara kasar, berupa kekerasan fisik, namun seringkali ia muncul dalam bentuk halus yang mematikan keadilan, seperti nepotisme atau diskriminasi terselubung. Di Indonesia, fenomena ini semakin terlihat jelas, di tengah kesenjangan ekonomi dan politik pasca-Reformasi.

Contoh-contoh nyata di dunia pendidikan: Siswa dari keluarga kaya / pejabat sering mendapat perlakuan istimewa, seperti lolos masuk universitas negeri melalui jalur prestasi palsu dengan donasi besar (sogokan) sementara siswa miskin dari daerah terpencil di wilayah Timur Indonesia, sangat kesulitan akses beasiswa. Contohnya, kasus dugaan nepotisme di penerimaan mahasiswa baru Tahun 2022, di mana anak pejabat didahulukan meskipun nilai rendah. 

Dalam kehidupan di masyarakat: Sengketa tanah antara warga kecil melawan perusahaan besar, biasanya berujung dengan kekalahan (kerugian) bagi rakyat kecil. Misalnya, konflik lahan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, di mana warga adat Dayak kehilangan hak ulayat (Hak Adat) karena perusahaan rakrasa (properti) didukung izin pemerintah pusat (presiden), meskipun warga adat punya bukti kepemilikan sejak era kolonial. Contoh lain, misalnya dalam berkendara lalu lintas dan birokrasi sehari-hari. Pelanggar aturan yang punya "kenalan" di polisi bisa lolos tilang dengan suap kecil, sementara pengendara ojek online biasanya langsung kena denda. Ini mirip kasus viral di Jakarta, di mana mobil dinas pejabat parkir sembarangan tanpa sanksi, sementara warga kecil didenda hanya karena parkir motor, ini mencerminkan ketidakadilan sosial di tingkat mikro. 
Mobil melanggar bisa ebas, jika ia orang gede, Motor salah sedikit langsung kena, jika dia diposisi lemah.

D. Konflik dan Ketiadaan Solusi
Konflik hukum rimba, seringkali muncul saat kepentingan elite bertabrakan dengan hak rakyat kecil, tetapi penyelesaiannya sering bias, hanya menguntungkan pihak yang berkuasa (pemilik uang). Di Indonesia, fakta kenyataan ini memperburuk polarisasi masyarakat dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Contoh konkret:
Dalam konflik lahan antara warga dan perusahaan tambang di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah sering menunda mediasi demi menjaga "hubungan baik" dengan investor asing. Warga menuntut hak atas tanah adat mereka, perusahaan mengklaim izin resmi dari ESDM, sementara aparat desa diam karena tekanan dari atasan. Kasus nyata seperti tambang PT Freeport di Papua, di mana konflik berlangsung puluhan tahun sejak 1960-an, meninggalkan ribuan warga mengungsi tanpa kompensasi adil dan manusiawi, menjadi bukti konflik masyarakat modern tanpa solusi yang jelas.

E. Dampak Sosial dan Moralitas
Kehidupan yang dikuasai hukum rimba menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem keadilan dan peradilan, terutama oleh oknum penegak hukum. Tapi yang namanya oknum itu satu-dua orang saja, jika lebih dari 10 maka itu bukan oknum tapi "Gerombolan", hal ini akibat dari sikap apatis dan jiwa korup, serta sistem peradilan yang tidak supremasi.

Di Indonesia, fakta ini merusak fondasi etika sosial dan moral bangsa, seperti yang telah diamanahkan (diperintahkan) oleh Pancasila dan UUD 1945. Contoh konkret:
Ketika masyarakat menyaksikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan pejabat tinggi hanya dihukum ringan (yang bebas bersyarat), muncul persepsi bahwa "hukum hanya untuk orang kecil." Akibatnya, budaya permisif menyebar mulai dari di tingkat lokal, seperti di pasar tradisional, pedagang kecil terpaksa bayar "uang pelindung" ke preman, sementara pemilik toko besar lolos karena koneksi dengan aparat. Ini menciptakan lingkaran setan "diantara" ketidakadilan sosial, di mana generasi muda mulai ragu pada nilai-nilai moralitas dan kejujuran aparatur.

F.  Harapan dan Refleksi
Meskipun gelap, harapan belum padam. Banyak individu dan kelompok di Indonesia yang berani menentang hukum rimba melalui kekuatan moral dan solidaritas, membuktikan bahwa perubahan dimungkinkan.
Contoh nyata: Seorang aktivis lingkungan seperti Khalik dari WALHI di Kalimantan Barat memperjuangkan hutan adat dari pembalakan liar oleh perusahaan sawit. Meskipun sering diancam oleh antek-antek korporasi, ia tetap berjuang bersama masyarakat Dayak lokal, memenangkan gugatan di pengadilan pada 2023. Contoh lain adalah gerakan mahasiswa di berbagai kampus, yang menuntut transparansi politik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan moral bisa melawan hukum rimba di era digital.

      KESIMPULAN
Pada akhirnya, kita semua hidup dalam "Hukum Rimba Sosial" di Indonesia yang penuh ketidakadilan dan ketidakpedulian. Kalaupun ada kepedulian biasanya datang dari yayasan atau LSM, sebab kekuasaan sering mengalahkan keadilan. Namun demikian, bukan berarti kita harus tunduk begitu saja. Kekuatan sejati bukan kemampuan menindas, melainkan keberanian kita untuk melindungi yang lemah. Dalam dunia keras ini, suara kecil yang jujur, seperti jeritan warga adat atau whistleblower korupsi, jauh lebih bermakna daripada teriakan besar penuh kepalsuan. Selama masih ada orang yang berani berkata benar, sekecil apa pun, harapan untuk dunia lebih adil takkan padam. Sejatinya, peradaban kita diukur bukan dari siapa paling kuat, tapi sejauh mana kita memperjuangkan kebenaran, meski sendirian. Mari kita renungkan bersama: di mana posisi kita di dalam rimba ini? Bagikan pendapat Anda di komentar untuk diskusi lebih lanjut.